Perkembangan Public Relation di Indonesia dan Zama Nabi Muhammad ~ Our Information

A. Perkembangan Public Relation di Indonesia

Menurut Onong Uchjana Effendy (1991: 12), public relations di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Perkembangan hubungan masyarakat di Indonesia bergerak menyertai kondisi politik dan kenegaraan saat itu. Pada waktu itu pemerintah Indonesia menyadari perlunya rakyat Indonesia untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh kerajaan Belanda. Berawal dari pemikiran tersebut maka kegiatan kehumasan mulai dilembagakan dengan menyandang nama hubungan masyarakat karena kegiatan yang dilakukan lebih banyak untuk ke luar organisasi.

Menurut Rhenald Kasali dalam bukunya Manajemen PR disebutkan bahwa PR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan perkembangan PR di dunia atau Asia. Public Relations awalnya digunakan untuk kepentingan usaha dalam bentuk seperti Olimpiade Korea Selatan, Glassnot Perestroika, Kasus Lemak Babi 1988, dan lain-lain. Olimpiade yang diselenggarakan oleh tuan rumah Korea Selatan di tahun 1988 menggunakan salah satu jasa konsultan PR. Olimpiade adalah suatu event international menyita perhatian semua orang bahkan samapai saat ini. Sebagai tuan rumah, Korea Selatan ingin bangkit menunjukkan eksitensi dirinya yang memang salah satu keinginannya adalah membuka pasar di dunia untuk memasarakan produk – produknya. Dalam kaitan inilah PR berfungsi. Public Relations digunakan oleh pihak swasta di Indonesia pertama kali oleh PERTAMINA, sebuah perusahaan minyak. Public Relations di Indonesia memang sudah banyak digunakan baik itu di pihak pemerintah maupun swasta di berbagai sektor. Konsep Public Relations dipahami dan digunakan oleh pihak–pihak tersebut dengan berbagai macam pemahaman dan berbagai macam bentuk implementasinya. (Iwan Awaluddin Yusuf)

a. Perkembangan Public Relation Pada Masa Kerajaan

Pada dasarnya praktik public relation sudah ada di Indonesia sebelum kedatangan Belanda. Hal ini terbukti bahwa, pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia yaitu pada masa kerajaan Mataram dimana adanya usaha penembahan Senopati untuk menyebarkan ”gosip” bahwa keturunannya akan menjadi pasangan dan lindungan Nyai Roro Kidul. Menurut salah satu versi sejarah, usaha itu dimaksudkan untuk menyaingi pengaruh pada adipati di pesisir utara Jawa yang kekuasaannya drestui oleh para Sunan atau Wali yang sangat disegani.

b. Perkembangan Public Relation Pada Masa Kemerdekaan

Ketika merumuskan konstitusi, ada banyak jurnalis atau wartawan yang menunggu kelanjutan peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan sehari sebelumnya. Akhirnya pertemuan itu ditunda untuk memilih presiden dan wakil presiden pertama Indonesia dan diumumkan kepada para jurnalis yang ada. Itu, fase media relations yang penting. Ketika perang kemerdekaan, adalah Soedarpo Sastorsatomo yang mengelola media relations sebagai Menteri Penerangan. Ia mengelola media relations di dalam negeri hingga mendukung diplomasi di PBB, termasuk untuk mengemas citra Indonesia di luar negeri. RRI juga disebut sebagai bagian dari aktivitas public relation ketika mengeluarkan program siaran luar negeri, yang kini pemancarnya ada di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ada pula upaya untuk membantu India dalam mengatasi kelaparan dalam Program Rice for India, sekalipun Indonesia belum memiliki surplus beras.

c. Perkembangan Public Relation Pada Masa Orde Baru

Setelah perang kemerdekaan, mulai berdatangan beberapa perusahaan minyak diantaranya Shell, Stanvac, Caltex. Sebagai perusahaan multinasional, mereka memiliki organ bernama public relation. Dimana S. Maimoen, R Imam Sajono dan Soedarso yang di tahun 1950-an mulai dikenal sebagai PR Officer yang berlatar belakang dari kalangan jurnalistik. Tahun 1954, Garuda Indonesian Airways mulai mengembangkan unit public relation. Di tahun 1955, Mabes Polri menjadi institusi pemerintah pertama yang memiliki unit public relation. Kemudian diikuti oleh RRI. Sekalipun demikian, beberapa angkatan bersenjata juga memiliki unit informasi yang dibawa kontrol presiden waktu itu. Di tahun 60-an, istilah ”purel” sebagai akronim public relations makin populer digunakan ketimbang term kehumasan.

Konsultan public relation “Pertama” Adalah PT Inscore Zecha yang dipimpin M. Alwi Dahlan tercatat sebagai konsultan public relation pertama yang berdiri di Indonesia tahun 1972. Kebanyakan mereka mengelola kepentingan publisitas dalam bentuk iklan. Sejak tahun 1970, sekitar 20 tahun national Development Information Office mendukung pengelolalaan public relation pemerintah RI untuk dunia internasional.Universitas Padjajaran menjadi universitas pertama yang membuka Fakultas Public Relations di tahun 1964 dengan ibu Oemi Abdulrachman yang menjadi dekannya. Setelah itu, banyak berkembang pendidikan public relation dalam bentuk program studi hingga pendidikan di tingkat diploma. Tanggal 15 Desember 1972 merupakan momen deklarasi asosiasi public relation Indonesia yaitu Perhumas yang dihadiri oleh beberapa PRO perusahaan minyak dan konsultan serta akademisi term Asosiasi PR.

Di tahun 1974 posisi unit public relation dalam organisasi pemerintah sudah mulai dipegang pejabat eselon III. Beberapa tahun kemudian meningkat menjadi eselon II. Karena itulah di tahun 1974 ada Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) yang diketuai Direktur Humas Pembangunan Menteri Penerangan.

Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, 26 Oktober 1977, Perhumas bersama asosiasi humas di negara-negara ASEAN bergabung dalam Federasi Organisasi public relation ASEAN dan menggelar Kongres PR Asean pertama di tahun 1978 di Manila. Pada tanggal 10 April 1987, Asosiasi Perusahaan public relation Indonesia dibentuk suatu wadah profesi Humas yg disebut APPRI ( Assosiasi Perusahaan Public relation Independen ) yang mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan fungsi PR yang jujur, Bertanggung jawab sesuai dengan kode etik

2. Memberi Informasi terhadap Klien bahwa APPRI memberi Nasehat dalam PR

3. Mengembangkan kepercayaan umum atas public relation

Dan kemudian tanggal 11 November 2003, tercatat sebagai kelahiran PR Society Indonesia. Public Relations (PR) secara konsepsional dalam pengertian “State of Being “ di Indonesia baru dikenal pada tahun 1950-an, Setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Dimana pada saat itu, Indonesia baru memindahkan pusat ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta. Tentu saja, proses pembenahan struktural serta fungsional dari tiap elemen-elemen kenegaraan baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif marak dilakaukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah menganggap penting akan adanya badan atau lembaga yang menjadi pedoman dalam mengetahui“ Who we are, and what should we do,first ? “. Oleh sebab itu, dibentuklah Departemen Penerangan. Namun, pada kenyataannya, departemen tersebut hanya berdedikasi pada kegiatan politik dan kebijaksanaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan kata lain, tidak menyeluruh.

Dengan alasan demikian, pada tahun 1962 , dari Presidium Kabinet PM Juanda, menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi Humas (PR), ditahun itulah, periode pertama cikal bakal adanya Humas di Indonesia.
Namun, tidak berhenti disitu saja, PR berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dimulai dengan pengambilan kata “Humas” yang merupakan terjemahan dari Public Relations. Maka tak heran, kita sering menemui penggunaan sebutan “ Direktorat Hubungan Masyarakat” atau “Biro Hubungan Masyarakat” bahkan “ Bagian Hubungan Masyarakat “ sesuai dengan ruang lingkup yang dijangkau.

Jika dikaitkan dengan state of being, dan sesuai dengan method of communication, maka istilah Humas dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi, jika kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Hubungan Masyarakat itu, hanya mengadakan hubungan dengan khalayak di luar organisasi, misalnya menyebarkan press release ke massa media, mengundang wartawan untuk jumpa pers atau wisata pers, maka istilah hubungan masyarakat tersebut tidaklah tepat apabila dimaksudkan sebagai terjemahan dari public relations. Itulah yang dialami oleh Indonesia, yang ternyata lupa akan aspek secara hakiki dari PR itu sendiri. Seperti, Pertama, Sasaran PR adalah public intern (internal publik ) dan public ekstern (Eksternal Publik). Internal Publik adalah orang-orang yang berbeda atau tercakup organisasi, seluruh pegawai mulai dari staff hingga jendral manager. Eksternal Publik ialah orang-orang yang berada di luar organisasi yang ada hubungannya dan yang diharapkan ada hubungannya. Seperti Kantor Penyiaran, PR harus menjalin hubungan dengan pemerintah, asosiasi penyiaran Indonesia, sebagai organisasi yang berhubungan, selain itu dengan berbagai macam perusahaan, biro iklan, LSM, dan masyarakat luas, sebagai calon pembuatan relasi kerja sama.

Kedua, kegiatan PR adalah komunikasi dua arah( reciprocal two ways traffic communications ). Artinya, dalam penyampaian informasi PR diharapkan untuk menghasilkan umpan balik, sehingga nantinya dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan agar lebih baik.

Ternyata, orientasi PR Indonesia belum seutuhnya dapat dikatakan sebagai “ PR Sejati “. Sebab berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh bapak PR, Ivy L.Lee, yakni mempunyai kedudukan dalam posisi pemimpin dan diberi kebebasan untuk berprakarsa dalam meyiapkan informasi secara bebas serta terbuka.

Bapak Rosady Ruslan, SH, MM membagi perkembangan Public Relations di Indonesia menjadi 4 periode, yaitu :

a. Periode 1 ( tahun 1962 )

Secara resmi di jelaskan bahwa Humas di Indonesia lahir melalui presidium kabinet PM juanda. Di dalamnya di jelaskan pula secara garis besar tugas ke humasan dinas, yaitu:

1. Tugas Strategi untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan oleh pemimpin hingga pelaksanaannya.

2. Tugas Taktis untuk memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga yang diwakili.

b. Periode tahun 1967-1971

Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) dengan tata kerja pelaksanaannya antara lain; Ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan khususnya dibidang penerangan dan kehumasan, pembinaan dan pengembangan kehumasan. Tahun 1967 berdiri koordinasi antara humas departemen yang disingkat “Bakor” dan pada tahun 1970-1971 bakor diganti menjadi “Bakohumas” yang diatur melalui SK Menpen No. 31/kep/menpen/tahun 1971. Kerjasama ini menitik beratkan pada pemantapan koordinasi intergrasi dan singkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan.

c. Periode tahun 1972-1993

Periode ini di tandai dengan munculnya Public Relations kalangan profesional pda lembaga swasta umum dengan indikator sebagai berikut :

a. Pada tanggal 15 Desember 1972, berdiri organisasi yang disebut Perhimpunan Hubungan masyarakat Indonesia (PERHUMAS) sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah seperti; Wardiman Djojonegoro (mantan mendiknu) dan Marah Joenoes (matan Kahupnas pertamina). Pada konvensi nasional humas di Bandung akhir tahun 1993 lahirlah Kode Etik Kehumasan Indonesia yang disebut “KEKI”. Perhumas juga tercata sebagai anggota internasional public relations assosiation (IPRA) dan ASEAN PRO (FAPRO).

b. Pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta terbentuk Assosiasi Perusahaan Public Relatios (APPRI) dengan beberapa tujuan untuk mewujudkan PR yang independen, seperti:

1. Mewujudkan fungsi Public Relations yang jujur dan bertanggung jawab dengan kode etik.

2. Memberi informasi terhadap klien bahwa APPRI memberi nasehat dalam public relations.

3. Mengembangkan kepercayaan umum terhadap public relations.

d. Periode 1993-sekarang

Public relations berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus dengan indikator sebagai berikut :

a. Pada tanggal 27 November 1995, terbentuk himpunan Humas Berbintang (H-3). Himpunan ini di peruntukkan sebagai wadah organisasi profesi HUMAS bidang jasa perhotelan, berkaitan erat dengan organisasi PHRI (perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia).

b. Tanggal 13 september 1996, diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan (FORKAMAS) oleh gibernur BI Soedradjad Djiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat HUMAS (Public Relations Officer), baik bank pemerintah (HIMBARA), swasta (PERBANAS), dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia.

c. Keluarnya SK BAPEPAM No. 63/1996, tentang wajibnya pihak emitmen (perusahaan yang go public) di pasar Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya yang memiliki lembaga Secretary.

d. Berdirinya PRSI (Public Relations Society of Indonesia) pada tanggal 11 November 2003 di jakarta. Ini menyerupai PRSA (Pubic Relations society of Amerika), sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh serta mampu memberikan sertifikasi akreditasi PR profesional (APR) di Amerika yang di akui secara internasional.

e. PRSI atau masyarakat PR Indonesia (MAPRI) pertama kali di pimpin oleh August Parengkuan seorang wartawan senior harian kompas da mantan ketua perhumas-Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadara, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai PR professional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional.

Meski dikatakan PR di Indonesia berkembang cukup pesat namun Public Relations di Indonesia sendiri lupa akan hakikinya. Seperti yang terdapat dalam sasaran PR yaitu Internaldan Eksternal Public. Namun sekarang, PR lebih intens terhadap eksternal public selain itu PR juga merupakan komunikasi dua arah (Reciprocal two ways traffic communications). Artinya, dalam PR penyampaiannya public relations di harapkan untuk menghasilkan umpan balik sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi evaluasi.

Pada periode pertama public relations di Indonesia secara struktural belum banyak yang bisa ditempatkan dalam top management karena orientasinya belum bisa dikatakan sebagai “PR Sejati” sebab berbeda dengan pengertian konsep PR yang di terapkan oleh Ivy L.Lee. Namun, meskipun begitu hingga kini perkembangan-perkembangan PR terus ada dan di Indonesia juga berkembang hingga bisa dikatakan “PR Sejati” hal ini merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang membawa perubahan.

Sehingga kini, dapat disinkronisasikan dengan rumusan fungsi PR dari Departemen Penerangan R.I, yaitu:

1. Melaksanakan Hubungan ke dalam, yaitu pemberian pengertian tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap “Internal Public” yaitu para karyawan.

2. Melakukan hubungan ke luar, yaitu pemberian informasi tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap “External Public” yaitu masyarakat pada umumnya.

3. Melakukan pembinaan serta bimbingan untuk mengembangkan Kehumasan sebagai medium penerangan.

4. Meyelenggarakan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi serta kerjasama kegiatan Hubungan Masyarakat untuk penyempurnaan pelayanan penerangan terhadap umum.

Dari beberapa keterangan bisa disimpulkan bahwa sejarah perkembangan PR di Indonesia terus berkembang hingga saat ini dan tidak memperkecil kemungkinan kalau PR di Indonesia akan terus mengalami perubahan secara signifikan dari tahun ke tahun.

B. Perkembangan Public Relation di zaman Nabi Muhammad SAW

Dalam sejarah islam, sejarah PR terjadi tatkala Rasul (Muhammad saw) mengutus Ja’far bin Abu Tholib, selaku ketua delegasi umat Islam pada tahun 1 H, untuk menyampaikan dakwah kepada Raja Najasyi di Habsyah. Seain itu beberapa peristiwa PR terjadi pada ceremonial kedatangan Nabi Sulaiman as yang disambut meriah oleh Ratu Balqis karena Nabi Sulaiman di istimewakan oleh Ratu Bilqis. Acara penyambutan tersebut menerapkan praktik PR dalam bidang protokoler, dimana susunan acara disusun secara rapi. Seremonial acara juga menerapkan kegiatan PR seperti adanya penyambutan, adanya MC (Master of Ceremony), dan adanya kepanitiaan yang dibentuk. Acara ini meremanjakan Nabi Sulaiman, disertai dengan tujuan agar Nabi Sulaiman merasa dihargai oleh Ratu Balqis. Ratu Balqis-pun menjaga citranya sebagai seorang putri yang kaya raya dan penuh tata krama.